PEMILU DALAM PERSPEKTIF SEJARAH-BUDAYA

Oleh Aprinus Salam

Secara historis, masyarakat Indonesia tidak memiliki tradisi yang cukup berarti dalam memilih pimpinan secara langsung. Memang, dalam skala yang sangat terbatas, masyarakat Indonesia punya sedikit pengalaman dalam memilih kades. Akan tetapi, dalam budaya-budaya lokal kita itu, karena ada faktor-faktor kolusi, nepotisme, sistem kekerabatan, budaya ewuh-pekewuh, bahkan politik uang, maka proses pemilihan pimpinan lokal itu sangat sering berjalan tidak demokratis.

Kita tahu, dulu, dalam sejarah dan tradisinya, pimpinan itu memang tidak dipilih. Proses untuk menjadi pemimpin, penguasa, tidak jarang didahului oleh peperangan-peperangan perebutan kekuasaan. Siapa yang kuat, yang bersiasat, bahkan yang “licik” dan “tega”, maka dialah yang akan berkuasa. Kemudian, puncak pimpinan kekuasaan itu diturunkan secara genetik.

Kemudian, dalam sejarah Indonesia modern (pasca kemerdekaan), pemilu yang dianggap demokratis terjadi tahun 1955, yakni pemilu untuk memilih anggota legislatif. Dan kelak anggota legislatif itu memilih presiden. Secara niscaya, pemilu tahun itu juga tidak pemilu memilih pempinan secara langsung. Terlepas dari pemilu tersebut dianggap demokratis, posisi Soekarno yang diusung partai besar seperti PNI, tak pelak telah memastikan dirinya untuk menjadi presiden.

Tradisi pemilu itu diteruskan pada masa Orde Baru, bahkan dalam kondisi yang semuanya serba diatur. Hampir semua proses pemilu direkayasa sedemikian rupa sehingga dalam praktiknya masyarakat Indonesia tidak memiliki pengalaman apapun dalam memilih pimpinan secara langsung. Untuk pemilu di atas kades, seperti pemilihan bupati, gubernur, dan presiden, juga pemilihan langsung anggota legislatif, praktis masyarakat Indonesia baru berpengalaman lima tahun terakhir ini.

Persoalannya adalah apa dampak dan implikasi-implikasi ketika masyarakat Indonesia saat ini harus memilih pimpinannya secara langsug, baik pemilihan legislatif, dan terutama untuk posisi eksekutif. Persoalan itu akan dilihat, terutama, dalam mekanisme dan proses-proses kebudayaan kita. Kebudayaan yang dimaksud di sini lebih dalam konteks sesuatu yang dianggap dominan.

* * *

Paling tidak terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan langsung itu, yakni (1) kondisi-kondisi kebudayaan, (2) masyarakat (pemilih), (3) calon pemimpinnya, dan (4) peraturan dan mekanisme pemilunya. Keempat hal ini tentu tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang terpisah, tetapi saling terintegrasi antara satu dengan yang lain.

Kondisi-kondisi kebudayaan. Seperti telah disinggung, kita tidak memiliki kecanggihan apapun dalam memilih pimpinan secara langsung. Kebudayaan kita tidak mengajarkan mekanisme dan cara-cara bagaimana memilih pimpinan. Memang, tentu mekanisme itu bisa dipelajari. Dalam kondisi itu, kelak hal yang akan terjadi adalah bahwa masyarakat, mau tidak mau, secara langsung hanya dituntun, seperti orang buta, dalam memilih pimpinannya. Hal itu berjalan paralel dengan kondisi kedua berikut.

Kondisi masyarakat. Walaupun proses pembebasan buta aksara dan melek baca secara kuantitatif Indonesia merupakan salah satu negara yang paling berhasil di dunia, tetapi itu tidak berjalan paralel dengan peningkatan melek politik. Kondisi itu selain karena konsktruksi kebudayaan, secara historis politik di Indonesia memberikan citra yang pahit dalam perjalanannya.

Karena citra yang pahit itu, hampir sebagian besar masyarakat Indonesia memberikan perlakuan yang berbeda-beda terhadap realitas politik. Sebagian besar cuek dan tidak mau tahu, sebagian yang lain melihat dari sisi-sisi negatif. Sebagian kecil (elite) memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan. Akibatnya, politik pemilu berjalan rancu, tumpang tindih, dan penuh dengan eksperimentasi yang tak kunjung mendapatkan bentuknya.

Situasi calon pemimpin. Berbeda dengan kedua kondisi di atas, orang Indonesia mendapat pengalaman historis yang cukup berarti bagaimana merebut posisi pimpinan kekuasaan. Itulah sebabnya, calon pimpinan (capres dan cawapres) di Indonesia demikian banyak.

Dalam prosesnya, sejarah mengajarkan bagaimana merebut posisi pimpinan kekuasaan itu dalam berbagai cara. Misalnya, bagaimana merebut posisi pimpinan secara tidak fair, mengandalkan modal kapital (uang) dan modal sosial (popularitas) secara tidak proporsional. Calon pimpinan juga melakukan kasak-kusuk (kolusi) dengan nuansa permusuhan dan kebcncian. Sejarah juga mengajarkan jika perlu melakukan kampanye hitam, pembunuhan karakter (dulu melakukan pembunuhan terhadap lawan-lawan politik), dan sebagainya.

Belakangan, terdapat lembaga-lembaga (pemerintah dan nonpemerintah) yang mencoba menegakkan proses pemilu secara demokratis. Akan tetapi, kita pun tahu bahwa istitusionalisasi politik belum berhasil di negeri kita ini. Masih begitu banyak perluang dan celah sehingga pelembagaan pemilu itu masih bisa digadaikan, mungkin karena kekuatan uang, mungkin karena kekuatan pengaruh politik lainnya. Hal ini berjalan paralel dengan lemahnya penegakkan hukum di Indonesia.

Peraturan dan mekanisme pemilu. Pengaturan dan mekanisme pemilu untuk pilihan legislatif dan eksekutif secara langsung memang sedang digodog terus menerus. Karena kita memang belum cukup berpengalaman, maka hingga hari ini proses peraturan dan mekanisme masih dalam perdebatan.

Hal menggelikan adalah bahwa perdebatan terjadi tidak untuk mempertimbangkan kemapanan peraturan dan mekanisme itu sendiri demi kemapan pelembagaan bernegara jangka panjang. Akan tetapi, perdebatan lebih mempersoalkan apakah peraturan dan mekanisme itu merugikan atau menguntungkan partai, atau calon pimpinan. Itulah sebabnya, perdebatan dalam wacana tersebut menyebabkan peraturan dan mekanisme pemilu selalu berubah-ubah, tergantung kelak siapa yang berkuasa dan ingin mempertahankan kekuasannya.

Implikasinya. Dalam kondisi-kondisi di atas, maka dapat dipastikan politik pemilu dan kemunculan calon pemimpin dan pemimpin kita bukan berdasarkan suatu proses pilihan sadar rakyat. Rakyat tidak lebih menjadi bagian dari rekayasa politik yang berjalan dengan tekanan, kepalsuan, dan tipu-muslihat.

Memang, seperti terbukti pada tahun 2004, pemilihan legislatif dan presiden berjalan dengan lancar. Akan tetapi, siapapun presiden dan wapres yang terpilih, maka secara kultural ia tidak akan mendapatkan dukungan dengan kesadaran budaya berpolitik masyarakatnya. Dalam perjalanannya, ia akan selalu mendapatkan ancaman, atau akan banyak pihak-pihak yang secara kultural memusuhinya.

Begitulah politik kekuasaan kita berjalan, dari waktu ke waktu. Jika tidak ada kondisi kultural yang memaksa dengan cetak biru yang mapan, maka secara kultural politik pemilu kita belum menjanjikan apa-apa. * * *

Aprinus Salam, staf pengajar Fakultas Ilmu Budaya UGM.